Penandatangan Nota Kesepahaman Antara Ustj Dengan Pemerintah Kabupaten Mappi Tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

BERITA USTJ
Pada hari Jumat, 05 November 2021 bertempat di Rektorat USTJ, telah diadakan penandatangan nota kesepahaman antara :
  1. Drs. Suyatno, MT. : Selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Sains dan Teknologi Jayapura yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) yang beralamat di Jalan Raya Sentani Padang Bulan Abepura Kota Jayapura Papua, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  2. Kristosimus Yohanes Agawemu : Bupati Mappi, yang berkedudukan di Jalan Kalimantan-Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-3123 tentang Pengangkatan Bupati Mappi Provinsi Papua tanggal 17 Mei 2017, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mappi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Nota Kesepahaman ini meliputi :
  1. peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan.
  2. penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pendampingan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK.
  3. pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah.
  4. pemanfaatan bersama fasilitas/sarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pelaksanaan Kerjasama :
  1. Detail dari kegiatan-kegiatan Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dalam naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang saling mengikat dan secara keseluruhan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
  2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan Kesepahaman serta kemampuan dari PARA PIHAK.
  3. Dalam pelaksanaannya, PARA PIHAK dapat menunjuk dan/atau menugaskan satuan/unit kerja nya.
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah berdasarkan hasil evaluasi. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan Nota Kesepahaman ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *